BANGKA SELATAN, – Satuan Kerja Pengelolaan Jaringan Permukaan dan Air Baku (PJPA) Kepulauan Bangka Belitung menggelar sosialisasi pembangunan dan rehabilitasi pintu air di area persawahan Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, Rabu (28/5/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proyek infrastruktur berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal melalui optimalisasi sistem irigasi pertanian.
“Jika pintu air dibangun sesuai SOP, pengairan sawah akan lebih optimal. Kami juga mendorong percepatan pembangunan bendungan sebagai sumber utama air di wilayah ini,” ujar perwakilan PJPA Babel dalam sesi sosialisasi di Kantor Desa Batu Betumpang.
Penjabat Kepala Desa Batu Betumpang, Junaidi, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak pelaksana proyek. Ia berharap pelaksanaan pembangunan dilakukan secara profesional dan sesuai standar teknis yang berlaku.
“Kami berharap CV Bintang Graha Lestari selaku kontraktor, khususnya sebagai penanggung jawab, dapat membangun sesuai standar industri. Pada 2020 lalu proyek serupa pernah dikerjakan, tetapi hasilnya belum maksimal,” kata Junaidi.
Menurut warga, keberadaan pintu air sangat krusial untuk mendukung produktivitas pertanian. Sistem irigasi yang tidak memadai dapat menyebabkan kekeringan lahan dan berisiko menimbulkan gagal panen, yang berdampak pada ketahanan pangan desa.
Pembangunan pintu air ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sektor pertanian di wilayah pedesaan. Masyarakat berharap proyek dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi petani setempat.
Senada dengan itu, salah seorang warga, Rudi, menyampaikan harapan agar kontraktor dapat mengutamakan penggunaan armada pengangkut material dari masyarakat lokal.
Ia menilai, keterlibatan warga setempat dalam proyek ini akan memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi desa.
“Kalau bisa, armada pengangkutan material dari warga sini saja. Kalau dari luar, kami keberatan. Bahkan kami bersama perangkat desa akan menolak kalau tidak melibatkan masyarakat lokal,” ujar Rudi. (*)
