SEKILAS INDONESIA | JAKARTA
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) H. Herman Suhadi, S. Sos mendukung pemerintah pusat bahwa sektor pertambangan sejatinya dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat.
Hal ini disampaikannya pada saat menghadiri sarahsehan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang mengusung tema ‘Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum dan Keamanan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (21/03/2023).
“tentunya kita ingin pertambangan dalam hal ini timah dapat dikelola dan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat, terkhusus masyarakat Kepulauan Babel,” ucapnya.
Seperti yang dikatakan oleh Mahfud Md dalam sambutannya yang mengutip perkataan Abraham Samad bahwa potensi sektor pertambangan dapat membiayai setiap orang (warga negara Indonesia) 20 juta setiap bulannya termasuk didalamnya anak-anak.
“Itu baru pertambangan.Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian,” Ungkap Mahfud MD.
Hal ini tentunya dapat terwujud jika celah-celah korupsi di sektor pertambangan dapat diberantas.
“Saudara noleh ke mana saja ada korupsi kok. Noleh ke hutan, ada korupsi di hutan, noleh ke udara, ada korupsi Garuda, asuransi dan koperasi,” Pungkas Mahfud Md.
Untuk itu ia pun meminta agar seluruh pemangku kepentingan bersinergi dan berkolaborasi menghilangkan ego sektoral demi menyelesaikan problematika pertambangan. (Isk).
