Sekilas Indonesia, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta meminta pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih pasti terkait pembebasan pilot Susi Air, Philip Methrtens, yang disandera oleh teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Dirilis pada laman Kompas.com, Pilot Susi Air tersebut sudah satu bulan dalam cengkeraman KKB sejak peristiwa pembakaran pesawat di Nduga, Papua.
“Sebaiknya memang pemerintah segera mengambil tindakan yang lebih pasti untuk membebaskan sandera,” ujar Sukamta saat dimintai konfirmasi, Kamis (9/3/2023).
Terkait TNI yang menolak tawaran bantuan dari New Zealand, Sukamta mengatakan, TNI memang memiliki rekam jejak yang bagus dalam hal pembebasan sandera di berbagai medan.
Sukamta meyakini TNI pasti mampu membebaskan Philip Methrtens dari sanderaan KKB. Dia mengatakan kini semua bergantung pada keputusan politik yang pemerintah harus ambil.
“Kemampuan TNI sangat memadai. Tinggal keputusan politiknya dari pemerintah saja,” ucapnya.
Pilot Susi Air telah disandera 30 hari Operasi pembebasan pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methrtens (37), telah genap memasuki hari ke-30 pada hari ini, Kamis (9/3/2023).
Pemerintah bersama aparat TNI-Polri masih mencari cara agar pembebasan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu tidak berdampak ke masyarakat. Berkali-kali, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa KKB berpindah-pindah dan membaur dengan warga lokal sehingga menyulitkan operasi pembebasan.
Hal itu ia ungkapkan lagi usai memimpin upacara operasi penegakan ketertiban (gaktib) dan yustisi POM TNI 2023 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/3/2023).
“Kalau operasi serentak itu khawatirnya penduduk akan kena karena mereka (KKB) ini kan bersama-sama dengan penduduk,” kata Yudo kepada awak media.
Yudo lantas meminta masyarakat bersabar terkait pembebasan pilot Philips. Terlebih, kata dia, pencarian pilot Philips bukanlah operasi militer, melainkan operasi penegakan hukum.
“Kita tidak mau masyarakat menjadi korban hanya gara-gara ini, sehingga ya harus sabar, menyelesaikan ini tidak langsung “des”.
Ini bukan operasi militer. Ingat, ini bukan operasi militer,” ujar Yudo.
“Saya mempunyai prajurit berkemampuan khusus, mempunyai alutsista yang bisa menyelesaikan itu, kalau harus menyelesaikan, tapi ini bukan. Ingat ini adalah operasi penegakan hukum sehingga tetap mengedepankan hukum,” katanya lagi.(*)
