Sekilasindonesia.id ||PASANGKAYU – DPRD Pasangkayu telah mengundang perusahaan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk dapat hadir di Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para kelompok tani sawit, terkait lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang selama bertahun-tahun belum menemukan titik terang.
PT Unggul Widya Teknologi Lestari tidak hadir di RDP pertama dan kedua, walaupun telah menerima surat dari komisi 1 DPRD Pasangkayu.
Ketua komisi 1, Yani Pepi mengakui, awalnya PT Unggul Widya Teknologi Lestari belum menerima undangan RDP atau tidak sampai, dan itu memang kesalahan teknis dari staff kami, sehingga pihaknya tak hadir.
“Di RDP kedua kami sudah mengundangnya kembali, tapi PT Unggul Widya Teknologi Lestari tetap juga tidak hadiri,” ucapnya Senin (19/9/2022).
Yani juga sampaikan, walaupun PT Unggul Widya Teknologi Lestari tidak hadir, tapi RDP tetap berjalan, bahkan pihak pemerintah dan Dinas terkait juga telah (hadir-red), apalagi Masyarakat sudah jauh-jauh datang ke DPRD untuk mencari solusi tentang HGU.
“Saya mendapat informasi dari staff, katanya sudah mengikuti RPD dan telah mengeluarkan rekomendasi, tetapi mereka juga tetap harus hadir, agar kiranya tidak salah faham terkait RDP tentang batas-batas HGU,” katanya.
Tambah Yani, waktu itu juga saya mengeluarkan rekomendasi dari PT Unggul terkait lahan sudah sertifikat hak milik yang overlab dengan HGU, tapi RDP kali ini berbeda, tuntutan masyarakat yang berada diluar (HGU-red).
Masyarakat berkomitmen, jika yang diluar HGU lahan warga dinyatakan masuk (HGU-red), maka mereka siap untuk keluar dan menyerahkan bukti supradit atau SKT, begitu juga sebaliknya, ketika perusahaan berada diluar HGU, (masyarakat-red) meminta agar haknya dikembalikan.
“Jika diluar HGU dan telah mengembalikan hak masyarak, mereka (warga) siap untuk bermitra ke perusahaan kelapa sawit yang ada di wilayah Pasangkayu,” ungakapnya. (Roy Mustari)
