CILEGON-Komisi II DPRD Kota Cilegon meminta kepada Dinsos Kota Cilegon untuk transparan data penerima bantuan dari APBN atau APBD, tempat Ruang Rapat Dewan DPRD Kota Cilegon , Kamis (26/06).
Selesai rapat Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi , Ssos, SIP menjelaskan Hearing tadi dalam rangka mengkoordinir pertanyaan-pertanyaan masyarakat dalam rangka keterbukaan data-data penerimaan bantuan sosial dan kemudian tentu sesuai kewajiban kita dalam rangka melakukan pengawasan.
Tadi kita sudah melakukan koreksi-koreksi terutama soal ketidak sesuaian data penerima bantuan sosial itu kita pinta segera dan sebelumnya pun juga kita sampaikan untuk segera diperbaiki supaya pandesti-pandesti data itu jelas.
Berikutnya kita juga sudah dua kali mengingatkan bahwa dalam rangka transparansi penerima bantuan sosial minimal diberikan tanda yang sekaligus untuk menjawab masukan dari masyarakat bahwa ada beberapa bantuan tersebut yang tidak sesuai sasaran warga yang faktanya diluar DTKS.
Sehingga apabila ada secara ekonomi mampu mendapatkan bantuan itu tidak wajib untuk menerima bantuan , jadi kalau diberikan tanda / stikerisasi itu bisa memberikan efek sosial yang jelas , jelas Faturohmi.
Kadis Sosial Kota Cilegon Ahmad Jubaedi juga menerangkan bahwa kita juga butuh untuk mengkonsultasikan , karna ini temanya adalah DTKS dari kewenangan Pusdatin Kementrian Sosial.
Tapi yang tadi disampaikan usungan teman-teman BST melalui kantor pos sesuai dengan prosedur yang nanti kita verifikasi validitasi dan kemudian ada Muskel khusus juga.
Sehingga hasil Muskel khusus nanti secara berjenjang disampaikan ke Walikota dan di SK kan oleh Walikota , kemudian diteruskan untuk perubahan di TKS Kementrian Pusdatin, pungkas Kadis Sosial.
Menurut Ketua Akur Sedulur Cilegon ( ASC ) Evi Silvy Haiz , SH jabatnya masih belum jelas karna kita bicara tanpa data , jadi yang dirapatkan tidak ada hasilnya.
Karna ini yang dipertanggungjawabkan adalah dana milyaran , sehingga tadi dirapat ada penyampaian akan mengirimkan data ke kita , maka kita akan tunggu datanya untuk ditindaklanjuti setelah itu akan kita cross check semuanya.
Pada dasarnya Akur Sedulur Cilegon ( ASC ) ini sebagai pendobrak saja dan kita akan terus monitor dan memantau.
Jadi kita akan mengkoordinasi , apabila tidak bisa di koordinasi kita akan lakukan upaya-upaya hukum, papar Evi Silvy Haiz.
(Bagindo Yakub)
