Sekilas Indonesia, Maros, Sulsel – Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Maros, Abustan, menyatakan sikap tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian. Menurutnya, Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana amanat konstitusi dan demi menjaga independensi institusi.
Abustan menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan bentuk penguatan profesionalisme dan netralitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan hukum tanpa intervensi kepentingan tertentu.
“Kami dari GP Ansor Kabupaten Maros dengan tegas menolak Polri berada di bawah kementerian. Kami mendukung sepenuhnya Polri tetap berada di bawah naungan Presiden Republik Indonesia,” tegas Abustan, Kamis (29/1/2026).
Lebih lanjut, Abustan menyampaikan harapannya agar Polri ke depan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk komitmen GP Ansor Kabupaten Maros dalam mendukung Polri agar semakin profesional, modern, dan Presisi dalam melayani masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
