TAKALAR — Sejumlah perangkat desa dari seluruh kecamatan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Takalar, Selasa (2/12/2025). Mereka menuntut agar kepesertaan BPJS Kesehatan seluruh perangkat desa segera diaktifkan kembali setelah banyak yang dinonaktifkan tanpa pemberitahuan.
Dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan “Aktifkan BPJS Perangkat Desa se-Kabupaten Takalar” dan “Copot Kepala BPJS Kesehatan”, para demonstran menyuarakan kekecewaan mereka. Aksi semakin memanas setelah muncul laporan bahwa beberapa perangkat desa terpaksa tertahan di rumah sakit karena BPJS-nya tidak aktif saat hendak menjalani pemeriksaan.
“Kami ingin mulai hari ini tidak ada lagi perangkat desa yang BPJS-nya tidak aktif,” tegas Koordinator Aksi, Nasrullah Sijaya, dalam orasinya.
Nasrullah juga mendesak agar Kepala BPJS Kesehatan Takalar dicopot dari jabatannya karena dianggap gagal memberikan pelayanan yang layak kepada perangkat desa. Ia menambahkan bahwa pihaknya juga meminta agar pemerintah daerah meninjau ulang perjanjian kerja sama dengan BPJS.
“Kami minta BPJS mengaktifkan kembali seluruh kepesertaan perangkat desa hari ini juga. Kami tidak akan berhenti bersuara jika pelayanan ini terus dibiarkan,” ujarnya.
Salah satu perangkat desa yang ditemui di lokasi demonstrasi mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan tidak mengaktifkan layanan mereka karena alasan pembayaran dari pemerintah daerah yang dianggap belum masuk.
“Katanya keuangan belum membayar. Tapi setelah kami cek, bagaimana mau dibayar kalau BPJS belum kirimkan rekon ke keuangan?” ungkapnya.
Di hadapan massa aksi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Takalar, Fadillah, menjelaskan bahwa pihaknya siap mengaktifkan kembali layanan BPJS perangkat desa asalkan ada komitmen pembayaran dari pemerintah daerah.
“Kami bisa aktifkan BPJS perangkat desa, tapi kami butuh komitmen dari pemda. Kapan tanggal pembayarannya harus jelas,” tegas Fadillah.
Meski terjadi ketegangan, demonstran akhirnya mendapatkan kebijakan khusus. BPJS bersedia mengaktifkan kembali layanan sejumlah perangkat desa yang sedang dirawat di rumah sakit, setelah pihak BPJS dan perwakilan perangkat desa mencapai kesepakatan awal.
Diketahui, total pembayaran iuran BPJS perangkat desa di Kabupaten Takalar mencapai sekitar Rp 2 miliar per tahun, yang dipotong dari Anggaran APBDes (*)
