Pangkalpinang, Sekilas Indonesia – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menyerahkan beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi siswa jenjang PAUD, SD, SMP, serta peserta didik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kota Pangkalpinang, Jumat (7/11/2025).
Kegiatan yang digelar di Stadion Depati Amir ini menjadi bagian dari program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang.
Dalam sambutannya, Saparudin menegaskan bahwa program bantuan ini merupakan janji politik yang direalisasikan untuk memastikan seluruh anak di Pangkalpinang mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak.
“Ini janji kami kepada anak-anak Pangkalpinang yang membutuhkan biaya dan perlengkapan sekolah, agar tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah,” ujar Saparudin.
Ia meminta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama camat dan lurah untuk terus menyisir anak-anak yang belum bersekolah.
“Sekolah itu wajib minimal sampai SMP, tapi kalau bisa lanjut sampai S3. Dengan pendidikan, anak-anak kita akan mendapat keadilan dan masa depan yang lebih baik,” katanya.
Saparudin juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Sumsel Babel yang turut berkontribusi dalam penyediaan perlengkapan belajar bagi siswa.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen meningkatkan pemerataan mutu pendidikan di seluruh jenjang sekolah.
“Kita ingin mutu sekolah di Pangkalpinang setara, baik SD, PAUD, maupun SMP. Tidak perlu memilih sekolah tertentu karena semuanya akan sama bagusnya,” jelasnya.
Selain itu, Saparudin mengumumkan rencana pembangunan SMP Negeri 11 dan SMP Negeri 12 sebagai langkah pemerataan akses pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, Erwandy, menjelaskan bahwa total penerima bantuan mencapai 1.041 siswa dengan total nilai anggaran Rp 1,095 miliar.
Rinciannya sebagai berikut:
PAUD: 200 siswa × Rp800 ribu = Rp160 juta
Pendidikan kesetaraan (PKBM): 60 siswa × Rp1,25 juta = Rp75 juta
Bantuan anak tidak sekolah: 63 anak × Rp1,2 juta = Rp75 juta
SD: 450 siswa × Rp1 juta = Rp450 juta
SMP: 268 siswa × Rp1,25 juta = Rp335 juta
Erwandy menyebut, program ini menjadi wujud nyata janji politik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam visi-misi mereka.
“Ini komitmen kami untuk memastikan tidak ada anak Pangkalpinang yang putus sekolah karena alasan ekonomi,” ujar Erwandy
Melalui program Anak Tidak Sekolah (ATS), Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di 42 kelurahan untuk mendata dan mendatangi langsung anak-anak yang belum bersekolah.
“Dari 200 lebih anak yang kami data, 63 di antaranya sudah bersedia kembali bersekolah. Kami akan terus menelusuri agar tak ada anak yang tertinggal,” katanya.
Erwandy menambahkan, bagi anak yang tak bisa mengikuti pendidikan formal karena faktor usia, pemerintah akan memfasilitasi melalui pendidikan nonformal di PKBM, baik paket A, B, maupun C.
“Tidak ada alasan anak Pangkalpinang tidak sekolah karena biaya. Pemerintah hadir untuk memastikan akses pendidikan bagi semua,” tegasnya.(ADV)
