Pangkalpinang, Sekilas Indonesia – Sirkulasi kepemimpinan merupakan faktor krusial dalam mempercepat reformasi birokrasi di Indonesia. Pergantian pemimpin yang terencana dan sehat diyakini mampu menumbuhkan semangat perubahan serta melahirkan generasi aparatur yang berintegritas dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Ari Wahyu Nugraha, Mahasiswa Magister Administrasi Publik Institut Pahlawan 12 Bangka, menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada regulasi dan digitalisasi, tetapi juga pada kepemimpinan yang dinamis.
“Birokrasi tanpa sirkulasi kepemimpinan yang sehat cenderung stagnan. Pemimpin yang terlalu lama menduduki posisi yang sama berpotensi kehilangan inovasi dan menghambat munculnya ide-ide baru,” ujar Ari, Jumat (7/11/2025).
Menurut Ari, sirkulasi kepemimpinan bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan strategi regenerasi untuk memberikan kesempatan kepada ASN mengembangkan kompetensinya. Pemimpin baru diharapkan membawa semangat inovasi, digitalisasi, serta pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Kepemimpinan yang efektif itu menular. Ia menciptakan budaya kerja yang produktif, kolaboratif, dan menjunjung tinggi etika aparatur,” tegasnya.
Ari juga mengingatkan bahwa rotasi yang terlalu cepat atau tanpa perencanaan matang dapat menyebabkan inefisiensi. Oleh karena itu, pergantian pemimpin harus diiringi dengan pembinaan berkelanjutan dan sistem penilaian kinerja berbasis meritokrasi.
“Jabatan adalah amanah yang didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan sekadar hadiah,” imbuhnya.
Ari berpendapat bahwa reformasi birokrasi yang sejati adalah proses berkelanjutan untuk menumbuhkan budaya kepemimpinan yang terbuka, responsif terhadap kritik, dan memberikan ruang bagi generasi penerus.
“Transformasi birokrasi dimulai dari keberanian memberikan estafet kepemimpinan kepada pemimpin baru, demi mewujudkan birokrasi yang lebih manusiawi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Budi)
