PANGKALPINANG — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, menegaskan bahwa sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan hal yang wajar di tahap awal. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka rapat pemantauan SPPG di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (8/10/2025).
Menurut Mie Go, kehadiran tim pemantau dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg) menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem.
“Kedatangan tim pemantau dari Kemensetneg ini tentu yang dituju pertama nanti SPPG City Hall. Kemudian mereka juga akan melihat langsung ke penerima manfaat, yaitu ke SMPN 6,” ujar Mie Go kepada wartawan.
“Mereka datang ke sini mencari masukan dari Pemda dan juga dari pihak SPPG sendiri dalam pelaksanaan program MBG ini,” tambahnya.
Kegiatan pemantauan ini merupakan bagian dari program nasional yang dilakukan di 35 provinsi di Indonesia. Tim pemantau Kemensetneg meninjau secara langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menilai kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut.
Dalam kesempatan itu, perwakilan Kemensetneg menyampaikan apresiasi atas sambutan baik dari Pemerintah Kota Pangkalpinang. Tim juga menjelaskan bahwa pemantauan SPPG bertujuan untuk tiga hal utama di antaranya memantau kesiapan daerah terhadap keterlibatan Pemda dalam program MBG. Kemudian, mengidentifikasi permasalahan serta masukan dari Pemda terhadap tata kelola program MBG, serta menyusun rekomendasi berkualitas kepada Presiden terkait tata kelola dan pengawasan program MBG.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah pusat juga mendorong langkah cepat perbaikan dan tata kelola SPPG. Beberapa langkah yang ditekankan meliputi:
Penutupan sementara SPPG yang bermasalah untuk investigasi dan evaluasi kedisiplinan.
Sterilisasi alat makan di seluruh SPPG.Perbaikan proses sanitasi, termasuk kualitas air dan pengelolaan limbah. Kepemilikan Sertifikat Keamanan Pangan yang laik higienis dan sanitasi.Pemantauan rutin oleh Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS).Keterlibatan aktif seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengawasan.
Lebih lanjut, Mie Go menegaskan bahwa Pemkot Pangkalpinang siap memberikan masukan dan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan program berjalan baik dan berkelanjutan.
“Kami nanti akan memberikan masukan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi oleh SPPG, mulai dari perizinan, sertifikat laik, hingga aspek sanitasi dan higienitas,” katanya.
“Kami juga akan membawa surat resmi kepada pihak SPPG terkait apa saja yang perlu dipersiapkan, karena pemerintah daerah punya peran penting dalam menjamin gizi dan kesehatan dari pangan itu sendiri,” sambung Mie Go.
Pihaknya pun berharap program MBG dapat berjalan sesuai standar nasional dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah.
