Diskusi Publik Desak Keterbukaan Beneficial Ownership dalam Proyek Industri Pesisir Takalar

MAKASSAR,- Rabu, 27 Agustus 2025 – Transparansi, keadilan, serta dampak industrialisasi di kawasan pesisir Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Beneficial Ownership: Menelisik Transparansi, Keadilan, dan Arah Industrialisasi Pesisir Sulawesi Selatan”. Acara ini digelar oleh Transparency International Indonesia (TII) bersama PB Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Takalar (PB Hipermata) serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (FISIP Unhas).

Dalam sambutannya, Lalu Hendri Bagus, Peneliti Transparency International Indonesia, menekankan pentingnya peran mahasiswa dan kampus dalam mendorong keterbukaan informasi.

“Mahasiswa dan kampus memiliki posisi strategis untuk menjembatani pengetahuan ini ke publik. Lewat riset independen, advokasi, dan penguatan literasi, mahasiswa dapat menjadi motor penggerak agar industrialisasi tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini paling terdampak,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua PB Hipermata Muhammad Nasrum mengajak mahasiswa untuk terus mengawal arah pembangunan kawasan industri. “Dengan adanya diskusi publik ini saya mengajak kepada seluruh peserta, khususnya mahasiswa yang notabene adalah mitra kritis pemerintah, mari kita mengawal seluruh perencanaan pembangunan kawasan industri khususnya di wilayah pesisir agar tidak ada manipulasi data sehingga tercipta transparansi dan keadilan dalam pembangunan kawasan industri,” tegasnya.

Diskusi kemudian berlanjut dengan pemaparan Peneliti TII Giya Ayu mengenai konsep beneficial ownership yang dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan dan praktik korupsi dalam proyek industri. Selain itu, Tim Riset PB Hipermata yang diwakili Ihsan Larigau mempresentasikan hasil audit sosial di Kawasan Industri Takalar yang menemukan adanya ketidakselarasan antara rencana pembangunan dengan praktik di lapangan, minimnya partisipasi masyarakat, hingga potensi kerusakan lingkungan dan hilangnya mata pencaharian tradisional warga pesisir.

Sejumlah narasumber turut memberikan tanggapan. Prof. Dr Suparman Abdullah Wakil Dekan Fisip Unhas menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata.

“Setiap industrialisasi pasti membawa dampak positif dan negatif. Namun tanpa AMDAL yang jelas dan partisipasi publik, manfaat pembangunan sulit sampai ke masyarakat. Prinsip good governance harus menjadi pijakan utama,” jelasnya.

Dari perspektif hukum dan tata kelola, Muh. Ismail dari LBH Makassar menyoroti lemahnya keterbukaan informasi publik dalam proyek industri.

“Pasal 33 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa sumber daya harus digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Namun, dalam praktiknya masyarakat hanya dijadikan objek, bukan subjek pembangunan,” ungkapnya.

Sementara itu, Arko Tarigan dari Trend Asia mengingatkan bahwa industrialisasi pesisir berpotensi besar menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan.

“Masyarakat menjadi korban ganda, sementara manfaat hanya dinikmati segelintir pihak,” katanya, merujuk pada kasus di Bantaeng yang menunjukkan pencemaran logam berat hingga merugikan nelayan dan petani rumput laut.

Dari sisi media, Putri Ayu Lestari, jurnalis Bollo.id, menilai proyek industri di pesisir kerap mengulang pola lama: janji kesejahteraan yang berbalik menjadi beban sosial dan lingkungan.

“Kasus KIBA di Bantaeng membuktikan masyarakat pesisir menanggung dampak debu, limbah, dan hilangnya mata pencaharian. Situasi ini berpotensi terulang di Takalar jika tidak ada pengawasan ketat,” ungkapnya.

Diskusi publik ini memperlihatkan bahwa isu beneficial ownership dan transparansi industri bukan sekadar urusan teknis, melainkan menyangkut keberlanjutan hidup masyarakat. Para pihak sepakat, pembangunan pesisir harus dilaksanakan dengan keterbukaan informasi, partisipasi warga, dan keberlanjutan lingkungan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.