PANGKALPINANG – Saparuddin, atau yang lebih dikenal sebagai Prof Udin, menjadi sorotan dalam debat publik kedua Pilkada Ulang Pangkalpinang, Selasa (19/8/2025). Pasalnya, jawaban yang ia berikan terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai tidak relevan dan menunjukkan ketidakpahaman.
Pertanyaan mengenai BUMD dilontarkan oleh salah satu pasangan calon (Paslon), namun Prof Udin justru menjawab dengan penjelasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Seakan disergap soal BUMD, Prof Udin yang digadang-gadang sebagai ahli BUMD justru gagap. Ditanya BUMD, Prof Udin malah menjawab APBD,” sindir seorang pengamat politik yang hadir dalam debat tersebut.
Dalam jawabannya, Prof Udin mengatakan, “Terkait dengan APBD, kita lihat Pangkalpinang ini APBD-nya 970 sekian, 1 triliun itu tidak naik-naik. Begitu-begitu saja angkanya. Kami berkomitmen APBD Kota Pangkalpinang 5 tahun lagi 1,3 triliun. Sehingga apa? Pendapatan masyarakat akan meningkat. Ini yang harus kita lakukan.”
Ia juga menyinggung soal kebocoran anggaran dalam pengelolaan sampah dan parkir, serta pentingnya inovasi teknologi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Jawaban Prof Udin ini menuai kritik karena dianggap tidak menjawab pertanyaan inti mengenai pengelolaan BUMD.
Sebagai informasi, Prof Udin pernah menjabat sebagai Direktur Utama BUMD PT BBBS sejak dilantik pada 12 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 118.44/166/IV/2019. Selama masa kepemimpinannya, BUMD PT BBBS menjadi sorotan karena adanya dugaan penyimpangan dana miliaran rupiah yang bersumber dari APBD Babel.
(red)
