Sekilasindonesia.id, PANDEGLANG – Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) DPC Pandeglang melayangkan kekecewaan mendalam terhadap Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang Banten.
Pasalnya, agenda konferensi pers yang telah dijadwalkan dan didisposisi oleh pihak dinas mendadak batal tanpa kejelasan, Jum’at (11/07/2025).
GWI menduga pihak PUPR Pandeglang mempermainkan agenda tersebut.
Konferensi pers ini rencananya digelar untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran dalam proyek peningkatan SPAM jaringan perpipaan di Desa Ranca Teruep, Kecamatan Labuan, yang dikerjakan oleh CV. Karya Herdiansyah.
Proyek ini diduga tidak memperhatikan aspek keselamatan kerja, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD).
Lebih jauh, pelaksana proyek berinisial “SI” bahkan disebut-sebut sempat menantang Ketua GWI Pandeglang berkelahi, diduga karena tak terima dengan pemberitaan terkait proyek tersebut.
Ketua GWI DPC Pandeglang, Raeynold Kurniawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah datang ke kantor Dinas PUPR Pandeglang pukul 13.00 WIB, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
Kami datang pukul 13.00 WIB dan melapor ke resepsionis dan kami diminta menunggu karena acaranya dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
“Kami juga diberi nomor kontak salah satu pejabat dinas berinisial LN,” ujar Raeynold.
Namun, setelah berjam-jam menunggu di ruang aula, tak satu pun perwakilan dari Dinas PUPR maupun pihak pelaksana proyek yang muncul.
Kami menunggu sampai pukul 15.44 WIB tak ada satu pun yang menemui kami, padahal sudah ada disposisi dari pimpinan.
“Kami bahkan sempat menghubungi Kepala Dinas via WhatsApp dan beliau mengatakan akan menghubungi Kabid terkait, karena sedang rapat di provinsi,” lanjutnya.
Raeynold menilai pelayanan publik yang ditunjukkan Dinas PUPR sangat buruk.
“Kami ini organisasi resmi, kok seperti ini perlakuannya, kami saja dipermainkan, bagaimana dengan masyarakat biasa?” tegasnya.
GWI berencana akan mengirimkan surat kedua, namun bukan lagi untuk permohonan konferensi pers, melainkan surat aksi demonstrasi.
Mereka juga mendesak agar CV. Karya Herdiansyah diblacklist dari proyek-proyek APBD, serta oknum pelaksana dan pejabat yang terlibat tidak lagi dilibatkan.
“Kami curiga, oknum pelaksana ini alergi terhadap pengawasan sosial, bahkan Kabid Cipta Karya selaku PPK proyek ini, yang katanya sudah diperintahkan Kadis untuk hadir, malah mangkir dan tak bisa dihubungi, jika tak sanggup melayani publik, lebih baik mundur saja,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang maupun CV. Karya Herdiansyah terkait permasalahan ini.
Bagindo Yakub.
