Opini: Sekretaris PKS Takalar, Ampa Syamsuddin Yunus.
TAKALAR- Seratus hari pertama dalam kepemimpinan bukanlah waktu untuk menagih keajaiban, melainkan momen awal yang menentukan apakah seorang pemimpin benar-benar turun bekerja atau sekadar pandai merangkai kata.
Di tengah suara-suara skeptis dan opini yang beragam, tak bisa disangkal bahwa pasangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar, Muhammad Firdaus Daeng Manye dan H. Hengky Yasin (DM-HHY), telah memilih jalur yang tidak riuh. Mereka bekerja dalam senyap, membangun dengan data, dan melangkah dengan arah yang jelas.
Memang, di ruang publik selalu ada yang merasa belum melihat perubahan. Itu wajar. Tetapi, terlalu dini jika kita menilai pemerintahan ini buruk hanya karena hasil kerjanya tidak diumumkan lewat gebyar kata-kata. Karena pada kenyataannya, dalam waktu yang sangat singkat, sejumlah langkah strategis telah dituntaskan. Dan bukan langkah biasa.
Salah satu kritik yang sempat menyeruak adalah soal program digitalisasi. Ada yang menyebutnya jargon kosong dan program lama. Namun siapa pun yang benar-benar mengikuti geliat pemerintahan DM-HHY akan melihat fakta yang lain. Portal pelaporan harga bahan pokok di Takalar kini telah berjalan dan bisa diakses publik melalui situs web. Ini bukan sekadar simbol teknologi, melainkan bentuk nyata dari transparansi dan keterbukaan informasi harga kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Lebih jauh, digitalisasi pendidikan telah bergerak lebih cepat daripada yang banyak duga. Dengan menggandeng Telkomsel, pemerintah menghadirkan Skul.id, sistem pembelajaran digital yang kini digunakan oleh sepuluh sekolah. Termasuk sekolah di wilayah kepulauan seperti Tanakeke.
Di sanalah, untuk pertama kalinya jaringan internet hadir dan membuat para guru serta siswa merasakan pengalaman belajar modern. Ini bukan hanya soal sinyal. Ini soal harapan baru.
Kemajuan tidak hanya soal aplikasi. Di balik itu ada strategi jaringan yang cerdas. Dalam 100 hari pertama, pemerintahan DM-HHY membangun diplomasi vertikal dan horizontal dengan berbagai institusi nasional. Jejaring ini tidak sekadar kunjungan seremonial, tetapi melahirkan kerja sama konkret.
Dari Kasal, Kabaharkam, Pangdam, hingga Danlantamal, dari Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, hingga Menteri Pertanian, dari BI hingga Telkomsel. Bahkan sejumlah MoU dengan kampus ternama seperti UNHAS, UNM, AMKOP, serta lembaga seperti SMILO Perancis, menjadi fondasi pembangunan jangka panjang.
Inilah dimensi yang kerap tak terbaca publik, membangun kabupaten tidak cukup hanya dengan APBD. Dibutuhkan jaringan nasional, daya tawar daerah, dan relasi institusional yang kuat. Dan DM-HHY sudah memulainya secara aktif.
Lalu bagaimana dengan arah pembangunan jangka panjang? Di saat beberapa daerah masih menyusun langkah awal, DM-HHY justru sudah lebih dulu menyampaikan Rancangan Awal RPJMD ke DPRD.
Takalar menjadi salah satu dari tiga kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang menyelesaikannya. Ini bukan sekadar formalitas administratif. Ini kompas yang akan menuntun pembangunan Takalar lima tahun ke depan dengan pijakan yang kuat.
Di sektor pertanian, sebanyak 80 unit alat mesin pertanian atau Alsintan seperti traktor dan harvester telah disalurkan langsung kepada para petani. Ini bukan janji politik. Ini kerja teknokratik yang tepat sasaran. Sementara itu, pelaku IKM lokal mendapat perhatian nyata melalui pelatihan, fasilitasi standarisasi produk, serta dukungan digitalisasi yang menjangkau pelaku usaha kecil di berbagai kecamatan.
Bahkan di lingkup birokrasi, perubahan sudah mulai terasa. Tingkat disiplin ASN di beberapa OPD utama melonjak, mencapai angka kehadiran di atas 90 persen. Pendekatan pengawasan yang humanis namun tegas mulai menumbuhkan budaya kerja baru. Lebih disiplin, lebih responsif.
Adalah keliru jika kita menilai 100 hari ini tanpa memahami konteksnya. Karena sesungguhnya, DM-HHY tidak pernah menjanjikan akan menyulap Takalar dalam sekejap. Yang mereka janjikan adalah perubahan yang bertahap, berbasis data, dan menyentuh langsung rakyat. Dan itulah yang sedang dijalankan.
Memang, sebagian orang lebih mudah melihat yang belum dilakukan ketimbang mengakui apa yang sudah tercapai. Tetapi marilah kita jujur dalam menilai. Apakah mungkin semua masalah selesai dalam 100 hari? Tentu tidak. Namun ketika petani mendapat alat, siswa bisa belajar daring, pasar menjadi lebih tertib, dan arah pembangunan sudah disusun secara resmi, apakah itu masih layak disebut tanpa capaian?
Saya tidak menulis ini untuk membela membabi buta. Apalagi untuk membungkam kritik. Sebagai bagian dari partai pengusung dan sebagai warga Takalar, saya justru mengajak kita semua untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dengan objektivitas, bukan prasangka.
Mari menilai dengan adil. Mari mengkritik dengan data. Dan mari menghargai kerja, bahkan yang dilakukan tanpa sorotan kamera.
Karena membangun daerah bukan soal siapa yang paling nyaring bersuara. Tapi siapa yang paling konsisten bekerja.(*)
