Sosialisasi Perizinan Bahas Hambatan dan Pengawasan Lintas Lembaga Secara Daring

Sekilasindonesia.id, || PANGKALPINANG – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, mengikuti sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual, Selasa (6/5/2025). Kegiatan berlangsung di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kabidsus yang telah ditandatangani pada 4 Februari 2025. Tujuannya untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses perizinan daerah, khususnya terkait waktu, persyaratan, dan biaya.

“Hari ini kami menindaklanjuti MoU antarinstansi penegak hukum untuk mengurai kendala perizinan di daerah, mulai dari waktu proses, kelengkapan syarat, hingga efisiensi biaya,” kata Juhaini.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah diminta untuk membentuk tim koordinasi pengawasan perizinan yang melibatkan aparat penegak hukum, seperti Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri dan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres setempat.

Menurut Juhaini, KPK telah mengidentifikasi delapan persoalan utama dalam penyelenggaraan perizinan, antara lain ketidaksesuaian antara RTRW-RDTR dengan sistem OSS RBA, lemahnya peran ASN, kurangnya transparansi, serta masih adanya interaksi tatap muka dalam proses perizinan.

“Selain itu, SOP belum detail, sosialisasi ke pelaku usaha masih minim, belum terintegrasinya sistem antarlembaga, dan masih ditemukan praktik pungutan liar,” ujarnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lanjut Juhaini, daerah perlu memperkuat penerapan SOP, meninjau ulang regulasi yang menghambat, memaksimalkan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), serta meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas lembaga.

“Harapannya, melalui forum ini, penyelenggaraan perizinan di Pangkalpinang bisa berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” tutupnya.

Redaksi.