MUNA BARAT, SEKILASINDONESIA.ID – Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang amanah, bersih efisien, efektif, berwibawa, dan berintegritas Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan evaluasi kelembagaan dan penyusunan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah.
Kegiatan yang dibuka langsung Pj. Bupati Muna Barat Dr. Bahri itu diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Mubar pada Kamis, (17/11/2022).
Dalam sambutannya, Bahri menyampaikan berdasarkan Permen PAN RB nomor 25 tahun 2022 tentang road map reformasi birokrasi, menjadi acuan Pemda untuk melakukan reformasi birokrasi.
“Ada 8 area perubahan untuk melakukan langkah nyata pelaksanaan mandiri reformasi birokrasi yakni manajemen perubahan, penguatan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tuturnya.
Terkait dengan hal itu, Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri ini menyebut dirinya telah melakukan langkah nyata dalam beberapa hal terkait reformasi birokrasi.
“Diantaranya melakukan perbaikan tambahan pendapatan pegawai ASN (baik mekanisme, prosedur, proses, dan besarannya), melakukan penataan birokrasi menindaklanjuti rekomendasi KASN yang insya Allah diupayakan selesai di bulan Desember ini,” ucapnya.
Lanjutnya, ia pun telah memerintahkan Kabag Ortala untuk melakukan fasilitasi percepatan implementasi reformasi birokrasi dengan segera menyusun road map reformasi birokrasi Kabupaten Muna Barat yang selama ini belum disusun, sebagai acuan Pemda untuk mengimplementasikan PMPRB, dan bulan lalu dokumen ini telah ditandatangani.
“Selanjutnya kita melakukan deregulasi Perkada terkait disiplin PNS, mempersiapkan STOK yang baru yang saat ini belum kita lakukan pelantikan jabatan fungsional, kita berharap ada rekomendasi dari Menpan RB dan Mendagri dalam waktu dekat,” ujarnya.
Selain itu juga memfasilitasi seluruh OPD untuk mengadakan dokumen proses bisnis, standar pelayanan, SOP pada setiap kegiatan yang ada di OPD, serta seluruh dokumen administrasi yang memberikan kepastian kepada semua pemangku kepentingan.
Jebolan STPDN angkatan 07 ini menegaskan dalam membawa Kabupaten Muna Barat untuk menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan dimata publik harus bekerja ekstra untuk menyelenggarakan pemerintahan yang benar-benar bisa terukur.
Untuk itu, Bahri menekankan seluruh OPD untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah dalam bekerja.
“Saatnya kita untuk mewujudkan Muna Barat menuju sistem pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE), yang mana bulan Oktober kemarin kita sudah tandatangani MoU dengan Pemkab Bandung terkait beberapa hal dan salah satunya adalah replikasi aplikasi E-Absensi untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dan E-Kinerja untuk mengukur kinerjanya. Aplikasi ini kita beri nama Sidipraja Laworoku (Sistem Informasi Disiplin dan Produktifitas Kinerja Laworoku),” bebernya.
Secara fisik, sarana perkantoran sudah mulai dibangun yang diawali dengan pembangunan Masjid Agung, Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan Kantor Mal Pelayanan Publik (MPP), menyusul perkantoran yang memberikan pelayanan umum yang terpusat di Bumi Praja Laworoku Desa Lakalamba Kecamatan Sawerigadi.
“Saya menaruh harapan besar kepada kita semua untuk selalu menjaga kekompakan yang dibarengi dengan komitmen dan konsistensi dari setiap perencanaan yang kita buat,” tegasnya.
Penulis: LM Sacriel
