Babel, Sekindo.id – Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama berkapasitas 500 MW di Pulau Gelasa, Kepulauan Bangka Belitung, yang direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2032 dengan nilai investasi sekitar Rp17 triliun. Rencana ini memunculkan dua pandangan berlawanan: di satu sisi dianggap sebagai langkah maju ketahanan energi nasional, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran mendalam terkait keselamatan, lingkungan, dan ekonomi. Segala klaim mengenai manfaat ekonomi dan ketahanan energi harus dikaji ulang melalui bukti nyata dan penelitian risiko yang dilakukan secara independen sebelum keputusan akhir ditetapkan.
Risiko Keselamatan dan Ancaman Bencana
Secara geografis, Indonesia terletak di wilayah Cincin Api Pasifik yang memiliki tingkat aktivitas seismik dan vulkanik sangat tinggi. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Geologi mencatat ribuan kejadian gempa bumi setiap tahunnya, serta terdapat sekitar 127 gunung berapi aktif yang tersebar di seluruh wilayah nusantara.
Pengalaman kecelakaan nuklir besar di dunia, seperti peristiwa Chernobyl dan Fukushima, menjadi pelajaran mahal mengenai dampak jangka panjang terhadap kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan perekonomian. Bencana Fukushima memaksa evakuasi massal warga dan menimbulkan kerugian ekonomi mencapai ratusan miliar dolar AS. Sementara itu, peristiwa Chernobyl meninggalkan kawasan yang terkontaminasi radiasi dalam jangka waktu sangat panjang, serta dampak kesehatan yang masih dirasakan hingga puluhan tahun kemudian. Hal ini berdasarkan ringkasan laporan dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan Komite Ilmiah PBB untuk Efek Radiasi Atom (UNSCEAR).
Oleh karena itu, pernyataan yang menyebutkan wilayah Bangka Belitung “aman secara geologis” harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian mendalam mengenai potensi gempa bumi dan tsunami yang dilakukan pihak independen. Penelitian ini wajib mensimulasikan berbagai skenario ekstrem yang mungkin terjadi selama masa operasi pembangkit, yakni sekitar 40 hingga 60 tahun.
Limbah Nuklir: Masalah Global yang Belum Terpecahkan
Hingga saat ini, dunia belum menemukan solusi penyimpanan limbah nuklir berintensitas tinggi yang benar-benar aman, permanen, dan diterapkan secara luas. Beberapa negara seperti Finlandia dan Swedia sedang membangun atau merencanakan tempat penyimpanan geologis di dalam tanah, namun proses pelaksanaannya sangat rumit, berbiaya besar, dan memakan waktu bertahun-tahun.
Sebagai gambaran, reaktor berkapasitas 500 MW diperkirakan akan menghasilkan sekitar 10 hingga 15 ton bahan bakar bekas per tahun, angka ini sesuai dengan standar industri untuk jenis reaktor yang sejenis. Jika beroperasi selama 60 tahun, maka akan terkumpul ratusan ton limbah berbahaya yang memerlukan penanganan khusus dalam jangka waktu sangat panjang.
Di sisi lain, Indonesia saat ini belum memiliki fasilitas penampungan akhir limbah nuklir, peraturan perundang-undangan yang lengkap, maupun sumber daya manusia yang terbukti mampu menangani limbah tersebut secara mandiri. Hal ini menuntut adanya kepastian rencana penampungan, jaminan pendanaan, serta mekanisme pertanggungjawaban kepada publik sebelum proyek ini dilanjutkan.
Biaya dan Waktu: Kalah Bersaing dengan Energi Terbarukan
Nilai investasi sebesar Rp17 triliun untuk kapasitas 500 MW atau setara Rp34 miliar per MW terasa jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya pembangunan pembangkit energi terbarukan di Indonesia. Sebagai perbandingan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkisar antara Rp15–20 miliar per MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sekitar Rp12–18 miliar per MW, meskipun angka pastinya bisa berubah tergantung sistem penyimpanan energi dan jaringan listrik yang digunakan.
Sejarah pembangunan PLTN di berbagai negara juga menunjukkan risiko keterlambatan pengerjaan dan pembengkakan biaya. Data industri mencatat biaya proyek nuklir bisa membengkak antara 30 hingga 50 persen dari rencana awal. Dari segi waktu, pembangunan PLTN memerlukan persiapan dan konstruksi yang rumit selama 6 hingga 8 tahun. Berbeda halnya dengan energi surya atau angin yang dapat dibangun jauh lebih cepat, hanya dalam waktu 1 hingga 3 tahun, serta kapasitasnya dapat ditambah bertahap sesuai kebutuhan. Artinya, dengan nilai investasi yang sama, pengembangan energi terbarukan mampu memberikan hasil yang lebih besar dan lebih cepat dinikmati.
Dampak Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat Lokal
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpenduduk sekitar 1,2 juta jiwa, dengan mata pencaharian utama masyarakat sangat bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata pesisir. Gangguan terhadap ekosistem pesisir seperti hutan bakau, terumbu karang, dan wilayah penangkapan ikan, akan langsung memukul kesejahteraan warga setempat.
Klaim mengenai potensi kerusakan lahan mencapai 15.000–20.000 hektare atau kerugian ekonomi senilai US$50–80 juta per tahun, harus diverifikasi melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), penilaian nilai lingkungan hidup, serta survei langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat—yang hingga kini belum dipublikasikan secara terbuka. Tanpa rencana ganti rugi yang jelas dan mekanisme keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, proyek ini berisiko besar merugikan komunitas setempat.
Ketergantungan Teknologi dari Luar Negeri
Sebagian besar komponen utama peralatan hingga bahan bakar nuklir harus didatangkan dari pemasok luar negeri. Kondisi ini berpotensi membuat pengeluaran biaya operasional dan perawatan mengalir keluar negeri dalam jumlah besar. Perjanjian kerja sama dan ketentuan penggunaan komponen dalam negeri harus dibuka kepada publik, agar masyarakat dapat menilai seberapa besar manfaat ekonomi nyata yang diterima Indonesia, baik dari segi alih teknologi, penciptaan lapangan kerja, maupun pertumbuhan industri dalam negeri.
Potensi Energi Terbarukan yang Belum Dioptimalkan
Padahal, potensi energi bersih di wilayah Bangka Belitung sangat besar dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Tingkat penyinaran matahari di wilayah ini mencapai 4,5–5,5 kWh/m² per hari, berdasarkan peta radiasi surya kawasan. Selain itu, terdapat pula potensi energi angin di pesisir (3–6 m/s) dan energi gelombang laut yang secara teknis layak dikembangkan. Secara gabungan, estimasi potensi energi terbarukan mencapai 2.600–3.800 MW, angka yang jauh melampaui kapasitas PLTN yang direncanakan.
Angka ini perlu dikaji lebih rinci melalui pemetaan sumber daya dan analisis jaringan listrik, namun kombinasi antara pembangkit surya, angin, sistem penyimpanan energi, dan pengaturan beban listrik sudah cukup untuk menyediakan pasokan energi yang lebih cepat, lebih murah, serta jauh lebih aman dari risiko kerusakan lingkungan dibandingkan pembangkit nuklir.
Pembangunan PLTN di Pulau Gelasa memang berpotensi menambah pasokan listrik nasional, namun hal itu dibarengi dengan risiko bahaya dan beban tanggung jawab jangka panjang yang sangat berat. Tanpa adanya kajian mandiri yang objektif, rencana pengelolaan limbah yang pasti, analisis biaya-manfaat yang transparan, serta persetujuan dari masyarakat luas, proyek ini dinilai masih terlalu dini untuk dilaksanakan. Mengutamakan dan memaksimalkan potensi energi terbarukan lokal justru menawarkan solusi yang lebih cepat, lebih hemat biaya, dan jauh lebih aman bagi masa depan bangsa.
(Budi)
